Jakarta – Keberpihakan pemerintah tampaknya belum bisa dirasakan para guru honorer. Aksi yang mereka gelar beberapa waktu lalu di depan Istana Merdeka, Jakarta, hingga saat ini belum menemui titik terang. Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut menyayangkan keadaan tersebut. Menurutnya, guru honorer juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Jika tidak diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka tetap berhak dibayar setara dengan gaji dan tunjangan PNS.
“Sebaiknya semua pihak menurunkan egonya agar ada titik temu. Saat ini tuntutannya harus jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), harga mati. Sementara, pemerintah selalu berlindung di balik regulasi. Honorer juga berhak sejahtera” ungkapnya kepada Edupost.ID.
Retno mengatakan bahwa benang merah dari tuntutan para guru honorer terletak di kesejahteraannya. Kesejahteraan sendiri tidak perlu didapat ketika menjadi PNS. Seharusnya pemerintah memberikan nominal gaji dan tunjangan lainnya setara dengan guru PNS.
“Bedanya pemerintah tidak bayar uang pensiun. Karena tunjangan hari tua inilah yang akan membebani APBN kedepannya. Negara-negara Eropa saat ini juga terbebani dengan pensiun sehingga usia pensiun di Eropa diperpanjang dari 60 tahun menjadi 65 tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Retno menyadari jika pemerintah terhalang regulasi, maka hal tersebut tersebut dapat diubah. “Kalo halangannya regulasi maka regulasinya direvisi. Regulasi kan dibuat manusia, jadi bisa diubah tergantung political will dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Menurutnnya, regulasi guru honorer khususnya di sekolah negeri tidak harus disertifikasi. Namun, harus direvisi lebih lanjut. Hal tersebut agar ada peningkatan kesejahteraan bagi mereka.
Dikutip dari :http://edupost.id/berita-pendidikan/read/guru-honorer-tidak-jadi-pns-asalkan-digaji-setara/
